Berdalih Tradisi, Warga Payung-Payung Tolak Relokasi Gubernur

MARATUA. Pemprov Kaltim melalui gubernur Rudy Mas'ud, berencana melakukan relokasi pada warga di RT 02 Kampung Payung-Payung, Maratua, Berau, untuk membongkar tanggul batu karang guna memperluas hamparan pasir putih.
Namun wcana yang dilontarkan gubernur dinilai bukan solusi bijak dalam menangani masalah abrasi maupun pengembangan pariwisata di pulau terluar tersebut.
Faktanya warga melakukan penolakan. Seperti disampaikan Kepala Kampung Payung-Payung, Riko. Ia menegaskan, tinggal di atas air dan pesisir pantai merupakan tradisi leluhur Suku Bajau yang sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka.

Menurutnya, keberadaan pemukiman tidak menghambat pariwisata karena warga turut aktif menjaga kelestarian alam sekitar.

"Bapak yang terhormat, jauh sebelum Indonesia merdeka nenek moyang kami sudah tinggal di tempat ini mengikuti tradisi leluhur, sudah menjadi kewajiban kami Suku Bajau tinggal di atas air dan pinggir pantai," tegas Riko.

Senada dengan pemerintah kampung, Ketua Pokdarwis Batu Payung, Andriansyah, menilai laut adalah identitas yang diwariskan turun-temurun.

Warga berharap pemerintah lebih fokus pada pembangunan infrastruktur seperti tetrapod atau pemecah gelombang untuk mengatasi abrasi pantai daripada harus memindahkan penduduk dari tanah kelahiran mereka.

“Dari zaman nenek moyang, kami sudah tinggal di pinggir laut, mengapa sekarang malah ingin direlokasi?” protes Andri.

Warga menyarankan penataan estetika pantai diprioritaskan di kawasan pintu masuk bandara, sementara pemukiman penduduk bisa dikembangkan menjadi pusat kuliner untuk mendongkrak ekonomi lokal secara partisipatif.

Bagi masyarakat, bertahan di pesisir adalah harga mati sembari terus mendukung kemajuan sektor pariwisata Berau.

“Kami tidak setuju dengan rencana relokasi itu, harapan kami pemerintah membangun dinding pemecah ombak atau penahan abrasi agar masyarakat tetap bisa tinggal di sana,” pungkas Andri.(**)