Pemprov Kaltim Batalkan Anggaran Senilai Rp 7 Miliar untuk Pariwisata Berau

TANJUNG REDEB. Kabar tak sedap menghampiri Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Berau. Sebab asa mendapatkan dukungan dana segar dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus sirna. Anggaran senilai Rp7 miliar yang semula direncanakan untuk pengembangan sektor pariwisata pada tahun 2026 resmi dibatalkan akibat adanya kebijakan pemangkasan anggaran di tingkat pemerintah pusat.

Kondisi ini menambah beban berat bagi pariwisata Berau karena pada tahun yang sama, daerah ini juga tidak menerima kucuran dana dari pemerintah pusat.

Perubahan kebijakan fiskal yang mendadak ini memaksa pemerintah daerah untuk memutar otak dalam menjaga keberlangsungan sektor unggulan tersebut di tengah keterbatasan finansial yang signifikan.

Staf Teknis Pengawas Kepariwisataan Disbudpar Berau, Andi, menjelaskan bahwa sebelumnya pihak provinsi telah memberikan sinyal positif terkait bantuan tersebut.

Pada awal tahun 2026, Dispar Kaltim menginformasikan bahwa permohonan anggaran sebesar Rp7 miliar untuk Berau telah disetujui untuk kemudian direalisasikan dalam berbagai program pengembangan destinasi.

“Informasi terakhir yang kami terima dari Dispar Provinsi Kaltim, awal tahun 2026 kemarin infonya kita di terima mendapatkan anggaran Rp7 miliar,” ujar Andi.

Namun, situasi berbalik saat proses administrasi sedang dilengkapi oleh tim teknis daerah. Kebijakan efisiensi anggaran secara nasional berdampak langsung pada skema transfer dana ke daerah, yang puncaknya menghapus alokasi dana bantuan untuk sektor pariwisata di Kabupaten Berau.

“Ketika kami melengkapi data yang dibutuhkan, ternyata pemerintah pusat juga memangkas anggaran,” jelasnya.

Akibat pembatalan ini, sejumlah rencana strategis seperti promosi wisata mancanegara dan pembangunan infrastruktur pendukung di beberapa destinasi terpaksa ditunda hingga waktu yang belum ditentukan.

Disbudpar Berau kini hanya mengandalkan sisa anggaran daerah yang tersedia untuk menjalankan program kerja rutin dan pemeliharaan fasilitas yang sudah ada.

“Itu berimbas pada perubahan kebijakan, sehingga dana tersebut tidak jadi direalisasikan," tandasnya. (**)