Pemkot Perpanjang Tanggap Darurat hingga 16 November 2026
SAMARINDA. Entah sampai kapan langit Samarinda terus diselimuti asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sebab sampai saat ini belum ada tanda-tanda karhutla berakhir di kawasan Kota Tepian. Titik-titik baru terus bermunculan, bahkan apinya kian sulit dipadamkan.
Hal ini diperparah dengan minimnya pasokan air bersih serta terbatasnya pengairan lahan pertanian, membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memperpanjang masa tanggap darurat kekeringan selama 28 hari, terhitung sejak 20 Oktober hingga 16 November 2026.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda, Suwarso, mengatakan perpanjangan tersebut diperlukan setelah pihaknya mengevaluasi kondisi kebencanaan dan kebutuhan masyarakat melalui rapat internal. Meski kebakaran tidak terjadi merata di seluruh wilayah kota, sejumlah titik di Kecamatan Sambutan, Palaran, dan Pulau Atas masih menghadapi kebakaran dengan luasan cukup besar sehingga membutuhkan penanganan intensif.
“Kita melihat kejadian kebakaran yang fluktuatif. Secara area memang tidak menyebar di seluruh Kota Samarinda, tetapi di titik-titik tertentu seperti Sambutan, Palaran, dan Pulau Atas, meskipun hanya satu titik, kebakarannya sangat luas,” ujarnya.
Selain karhutla, persoalan ketersediaan air bersih masih menjadi perhatian. Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) belum dapat beroperasi secara penuh akibat keterbatasan sumber air baku. Sementara itu, masyarakat masih membutuhkan pasokan air, terutama untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, sehingga distribusi ke sejumlah wilayah yang mengalami kendala tetap harus dilakukan.
Salah satu kondisi yang menjadi perhatian berada di kawasan intake Bendungan Benanga. Suwarso mengungkapkan, fasilitas tersebut telah sekitar empat hari tidak beroperasi karena kapasitas sumber air baku yang semakin menipis. Upaya penambahan pasokan melalui mesin pompa dari Balai Wilayah Sungai (BWS) berkapasitas 250 liter per detik telah dilakukan, tetapi hasilnya belum maksimal.
Dalam dua hingga tiga hari ke depan, tambahan pasokan tersebut diharapkan dapat membantu mengalirkan air ke sistem distribusi PDAM, meskipun belum mampu memulihkan pelayanan hingga kapasitas penuh.
“Harapannya, dalam dua sampai tiga hari ke depan sudah mampu menyuplai intake Benanga, walaupun belum 100 persen. Mungkin 40–60 persen. Itu sudah cukup membantu untuk dialirkan kepada pelanggan PDAM di daerah Lempake dan sekitarnya,” jelasnya.
Kondisi kekeringan juga berdampak terhadap sektor pertanian. Hingga kini, kebutuhan pengairan di sejumlah lahan belum seluruhnya dapat terpenuhi sehingga diperlukan penanganan lanjutan. Di sisi lain, asap akibat kebakaran lahan masih mengganggu aktivitas masyarakat. Meski kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dilaporkan menurun, kejadian baru masih ditemukan dan membutuhkan perhatian.
Menurut Suwarso, berbagai persoalan tersebut memerlukan penanganan lintas organisasi perangkat daerah (OPD), mulai dari pengendalian kebakaran, pemenuhan kebutuhan air bersih, dukungan pengairan pertanian, hingga penanganan dampak kesehatan. Upaya pemulihan dinilai akan menghadapi kendala apabila hanya mengandalkan satu instansi.
“Kalau hanya ditangani satu OPD, ini mungkin juga akan mengalami kendala-kendala dalam pemulihan secara umum,” ungkapnya.
Perpanjangan masa tanggap darurat juga mempertimbangkan prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Berdasarkan informasi yang diterima BPBD, hujan dengan pola yang lebih normal diperkirakan baru mulai turun sekitar pertengahan November, meskipun curah hujannya diprediksi masih rendah.
Dengan tambahan waktu hingga 16 November 2026, BPBD berharap penanganan berbagai dampak kekeringan dapat berjalan lebih optimal, sekaligus memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama kondisi cuaca belum membaik.
“Perpanjangan ini kita harapkan bisa mengoptimalkan penanganan di lapangan, baik kebakaran, pemenuhan kebutuhan air bersih, maupun dampak lainnya. Penanganan tanggap darurat harus terus dilakukan sampai kondisi membaik dan kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi,” pungkas Suwarso. (**)
