Pemprov Kaltim Pangkas Birokrasi Penyaluran Bankeu, Tahun Ini Berau Dapat Rp 110 Miliar
TANJUNG REDEB. Perubahan skema dalam penyaluran anggaran dari Pemprov Kaltim ke daerah--daerah, mulai diberlakukan tahun depan.
Hal ini dilakukan guna memangkas rantai birokrasi yang dinilai rumit sekaligus memastikan alokasi dana pembangunan dapat terdistribusi secara jauh lebih adil.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menjelaskan perubahan sistem ini bertujuan agar pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan kota tidak lagi tersita waktunya oleh berbagai urusan administrasi yang berbelit-belit saat mengajukan alokasi bantuan.
"Di tahun 2027 nanti kita memberikan bantuan langsung agar pemerataannya ini bisa tercapai semuanya. Karena persyaratan untuk mendapatkan bankeu itu banyak proses-prosesnya," ujar Rudy Mas’ud.
Selain persoalan birokrasi yang panjang, pihak pemprov menyoroti adanya ketimpangan besaran alokasi anggaran yang diterima oleh masing-masing wilayah pada periode-periode sebelumnya. Melalui mekanisme bantuan langsung, pemerintah provinsi ingin menjamin bahwa penyaluran dana disesuaikan secara proporsional berdasarkan kebutuhan riil setiap daerah.
"Jadi ada yang dapat banyak sekali, ada yang dapat sedikit sekali. Supaya bisa merata, mungkin kita akan memberikan bantuannya dalam bentuk bantuan langsung yang dibutuhkan oleh kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur agar bisa lebih merata," kata Rudy Mas’ud menjelaskan alasan perubahan skema tersebut.
Meski perubahan regulasi baru akan dirancang secara resmi untuk tahun 2027, dukungan finansial untuk daerah pada tahun berjalan dipastikan tetap bergulir. Pemprov menegaskan komitmennya untuk tidak mengabaikan berbagai program pembangunan prioritas yang saat ini sedang berjalan di tiap wilayah.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, mengonfirmasi bahwa alokasi bantuan keuangan untuk 2026 telah disalurkan, salah satunya diserap oleh Kabupaten Berau untuk mendukung percepatan pembenahan berbagai sarana publik di sana.
"Kalau dari provinsi sudah ada. Tahun ini kita masukkan bantuan keuangan sebesar Rp 110 miliar ke Kabupaten Berau untuk perbaikan infrastruktur-infrastruktur," tutur Seno Aji. (**)
