Pengetap Kuasai SPBU, Warga Keluhkan Antrean Panjang

TANJUNG REDEB. Naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax, dipastikan menambah panjang antrean BBM jenis Pertalite. Parahnya di Kabupaten Berau, beberapa SPBU justru banyak ditemui oknum pengetap. Warga mengaku kesulitan mendapatkan BBM, karena sebagian stok diduga kuat diborong oleh oknum pengetap yang memanfaatkan celah dalam sistem distribusi.
Menanggapi kondisi yang meresahkan tersebut, Bupati Berau, Sri Juniarsih, menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus memperkuat koordinasi dengan pihak Pertamina, aparat penegak hukum, serta instansi terkait guna memperketat pengawasan di lapangan.
Menurut bupati praktik pengetapan yang merugikan masyarakat luas tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa adanya tindakan tegas.
Pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan hak masyarakat dalam mendapatkan pasokan energi dapat terpenuhi dengan mudah dan tanpa hambatan antrean yang mengular.
Langkah penertiban akan terus diupayakan melalui pemantauan berkala pada setiap titik pengisian demi menjaga kondusivitas daerah.
"Kami menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait antrean BBM, tentu ini menjadi perhatian kami karena masyarakat harus mendapatkan haknya untuk memperoleh BBM dengan mudah," ujar Sri Juniarsih.
Sementara itu, Sales Branch Manager Kaltimut 3 Fuel, Bagus Hermawan, menyatakan bahwa Pertamina mendukung penuh setiap upaya peningkatan pengawasan yang bertujuan menjaga penyaluran bahan bakar agar tepat sasaran.
Namun, ia menekankan bahwa penanganan penyalahgunaan di lapangan memerlukan kolaborasi solid dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk dukungan regulasi dari pemerintah daerah dan penegakan hukum yang konsisten dari aparat berwenang.
"Pertamina Patra Niaga menghargai perhatian dan masukan dari DPRD serta pemerintah daerah terkait kondisi antrean dan dugaan praktik pengetapan yang berdampak pada pelayanan konsumen, "terang Bagus Hermawan.
Ia menambahkan bahwa isu penyalahgunaan ini telah menjadi perhatian serius bagi Pertamina Sales Area Kaltimut dalam memastikan penyaluran energi berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sinergi yang kuat antara pengelola pangkalan pengisian, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah diharapkan dapat menciptakan sistem distribusi yang lebih tertib, sehingga masyarakat tidak lagi dirugikan oleh praktik-praktik ilegal yang memicu kelangkaan. (**)