Anggaran Terbatas, Bikin Pembentukan BNNK Berau Tertunda
TANJUNG REDEB. Minimnya anggaran di daerah, tak hanya mengancam tak selesainya beberapa proyek pembangunan. Sebab pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Berau pun kini kena imbasnya.
Keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi alasan utama pemerintah daerah menunda pembangunan maupun penyediaan fasilitas pendukung lembaga tersebut.
Wakil Bupati Berau, Gamalis, mengatakan wacana pengalihan tanggung jawab pembangunan BNNK dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dapat saja dilakukan. Namun, realisasinya harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah yang diperkirakan semakin ketat pada tahun 2027.
Menurutnya, proyeksi pendapatan daerah pada 2027 hanya berkisar Rp 2,64 triliun. Setelah dikurangi berbagai belanja wajib, seperti belanja pegawai dan kebutuhan rutin lainnya, ruang fiskal yang tersisa untuk pembangunan sangat terbatas.
“Silakan saja kalau memang dialihkan ke daerah, tapi kembali lagi kepada kekuatan fiskal kita. Tahun 2027 kemungkinan pendapatan kita hanya sekitar Rp2,64 triliun. Setelah dikurangi belanja wajib, ruang untuk pembangunan sangat kecil,” ujar Gamalis.
Ia menjelaskan, kondisi tersebut membuat hampir seluruh organisasi perangkat daerah harus berjuang dengan keterbatasan anggaran pembangunan. Bahkan, belanja pembangunan diperkirakan sangat minim dibandingkan kebutuhan yang harus dipenuhi.
Karena itu, usulan pembangunan kantor BNNK maupun penyediaan fasilitas sementara masih harus menunggu hingga kondisi keuangan daerah membaik.
“Kalau ada usulan seperti itu, kita tampung dulu sampai kondisi fiskal kita memungkinkan,” katanya.
Saat ditanya mengenai kemungkinan penyewaan kantor sementara untuk operasional BNNK, Gamalis menegaskan hal tersebut juga bergantung pada kemampuan anggaran daerah.
“Kalau ada uang, tentu bisa menyewa. Tapi kondisi keuangan kita saat ini tidak memungkinkan. Bahkan perubahan anggaran tahun ini sangat kecil, kemungkinan bisa minus,” ungkapnya.
Ia menambahkan, dengan keterbatasan anggaran yang harus dibagi ke puluhan perangkat daerah, pemerintah terpaksa melakukan prioritas terhadap program-program yang dianggap paling mendesak.
“Kalau memang belum memungkinkan, ya mohon maaf, ditunda dulu,” pungkasnya. (**)
