Pemprov Kaltim Berhemat, Pegawai Dipaksa WFH, Pangkas Belanja Rp 2 Triliun

SAMARINDA. Tak lancarnya Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, membuat daerah harus berhemat habis-habisan. Pemprov Kaltim salah satunya. Di semester pertama 2026 ini, langkah ekstrem harus diambil demi efisensi.
Tak tanggung-tanggung, duit anggaran belanja daerah sebesar Rp 2 triliun terpaksa dipangkas. ​Kondisi fiskal Benua Etam kian diperparah oleh loyonya capaian target pendapatan daerah yang masih tiarap di bawah prediksi. Kebijakan rasionalisasi anggaran dengan angka fantastis ini diputuskan setelah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menggelar rapat evaluasi darurat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim beberapa waktu lalu.
​Kini, jajaran Pemprov Kaltim dipaksa memutar otak, menyisir sektor-sektor mana saja yang bisa ditumbalkan dalam pemangkasan tanpa harus memicu kelumpuhan pada sektor pelayanan publik. Salah satu opsi darurat yang mencuat di permukaan adalah mengacak-acak kembali regulasi jam kerja para pegawai di lingkungan Pemprov Kaltim.
​"Pertama yang kami sesuaikan mungkin jam kerja pegawai. Tapi ini masih kami kaji lagi," ungkap Sekprov Kaltim, Sri Wahyuni.
​Sri membeberkan, berkaca pada pengalaman sebelumnya, pemberlakuan sistem bekerja dari rumah alias Work From Home (WFH) terbukti ampuh memotong biaya operasional kedinasan, seperti tagihan listrik dan air kantor, secara signifikan. Alasan penghematan operasional inilah yang membuat Pemprov Kaltim nekat berencana memperluas kebijakan WFH pada semester mendatang.
​"Kami tetap ingin tidak mengurangi pelayanan publik. Mungkin sistem online (daring) akan diperkuat," ungkapnya.
​Selain terpaksa mengencangkan ikat pinggang dengan mempreteli belanja operasional internal, Pemprov Kaltim kini juga dipaksa banting setir untuk mendongkrak sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pasalnya, rapor realisasi pendapatan kas daerah pada semester awal tahun ini sangat memprihatinkan, yakni baru menyentuh angka jeblok 34 persen.
​Sri tidak menampik bahwa menggenjot pendapatan di tengah lesunya daya beli masyarakat saat ini bagaikan menegakkan benang basah. Lemahnya ekonomi berdampak langsung pada merosotnya kepatuhan warga dalam membayar pajak.
​Sebagai langkah akal-akalan di tengah krisis, Pemprov Kaltim sesumbar bakal mengoptimalkan sejumlah sektor penerimaan melalui kerja sama lintas instansi. Beberapa sektor pajak yang kini dibidik dan bakal diperas sasarannya antara lain Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Rokok, Pajak Air Permukaan, hingga Pajak Alat Berat.
​"Upaya ini dilakukan agar APBD kita bisa seimbang antara pendapatan dan belanja pembangunan," pungkasnya.
​Publik kini menanti, apakah kebijakan WFH massal aparatur sipil negara (ASN) ini benar-benar murni demi efisiensi, atau justru menjadi bom waktu yang mengorbankan kualitas pelayanan birokrasi bagi masyarakat Kaltim. (**)