Sudah Diresmikan sejak Awal Tahun, Dremaga Teluk Sulaiman Belum Difungsikan

Sudah Diresmikan sejak Awal Tahun, Dremaga Teluk Sulaiman Belum Difungsikan

17 Jun 2026 | Daerah

TANJUNG REDEB. Meski telah diresmikan sejak Januari 2026 lalu, Dermaga Teluk Sulaiman yang terletak di Kecamatan Biduk-Biduk hingga kini belum juga beroperasi. Belum rampungnya pengurusan izin operasional serta masih berjalannya masa pemeliharaan, menjadi faktor utama di balik tertundanya pemanfaatan fasilitas publik tersebut.
Guna memastikan kelayakan dan keamanan infrastruktur laut ini, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Berau bergerak cepat dengan menyurati Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) untuk melakukan uji kelaikan dermaga.
"Kami sedang mengirimkan surat ke KUPP untuk melakukan pengecekan di lapangan, guna memastikan apakah dermaga tersebut sudah siap dioperasionalkan atau belum. Suratnya sudah kami masukkan," ungkap Kepala Dishub Berau, Rusnan Hefni.
Rusnan berharap tim ahli dari KUPP dapat segera melakukan peninjauan dalam waktu dekat agar proses pembukaan dermaga untuk masyarakat umum tidak semakin molor.
Selain masalah perizinan yang masih dalam proses, Rusnan menjelaskan bahwa penundaan ini juga disebabkan oleh status dermaga yang masih berada di bawah tanggung jawab pihak ketiga atau kontraktor.
"Dermaga saat ini masih terikat masa perawatan berkala oleh pihak kontraktor demi memastikan tidak ada kerusakan pasca-konstruksi. Selain itu, izin operasional berupa dokumen legalitas resmi dari instansi terkait masih terus diproses," jelansya lagi.
Megaproyek Dermaga Teluk Sulaiman ini sendiri memiliki catatan pembangunan yang cukup panjang. Proses fisiknya dimulai sejak tahun 2020 dan baru berhasil diselesaikan pada tahun 2025 lalu. Pengerjaannya dibagi ke dalam empat tahapan pembangunan dengan menelan dana yang fantastis, yakni sebesar Rp 54,3 miliar.
Anggaran tersebut bersumber dari kolaborasi antara APBD Kabupaten Berau dan Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Kalimantan Timur.
Dishub Berau berharap seluruh tahapan verifikasi kelaikan serta kelengkapan administrasi ini dapat segera rampung. Dengan demikian, infrastruktur bernilai puluhan miliar ini bisa secepatnya beroperasi dan memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat setempat. (**)