Anggota DPR RI Asal Berau Kritik Pelabuhan Mantaritip
TANJUNG REDEB. Anggota DPR RI dari Berau, Makmut HAPK, menyoroti infrastruktur di Pelabuhan Mantaritip yang dinilai tak memenuhi standar fungsional.
Proyek strategis tersebut dianggap tidak layak untuk melayani aktivitas transportasi laut, terutama bagi kapal berukuran besar yang menjadi urat nadi logistik daerah.
Makmur mengungkapkan, sejak tahap awal pembangunan, pelabuhan ini sudah menyimpan berbagai persoalan mendasar yang menghambat pemanfaatannya. Berdasarkan tinjauan di lapangan, struktur fisik pelabuhan saat ini tidak memungkinkan bagi kapal-kapal besar untuk bersandar secara aman karena ketidaksesuaian spesifikasi teknis.
Persoalan ini memicu kekhawatiran mengenai efektivitas anggaran yang telah dikucurkan. Kurangnya perencanaan yang matang diduga menjadi akar penyebab proyek tersebut kini terkesan jalan di tempat dan tidak mampu memberikan kontribusi nyata bagi sektor maritim di Bumi Batiwakkal.
"Kalau ditinjau langsung ke lapangan, jembatan atau pelabuhan di sana itu tidak layak untuk disinggahi kapal-kapal besar," ujar Makmur, saat menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap proyek tersebut.
Kondisi tersebut sebenarnya bukan hal baru bagi Makmur. Ia mengaku sudah mengidentifikasi keganjilan pada proyek ini sejak dirinya masih menjabat sebagai kepala daerah. Atas pertimbangan teknis dan keberlanjutan, ia saat itu memilih untuk tidak melanjutkan pengembangan yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan daerah.
"Dari awal saya sudah melihat ada persoalan, makanya waktu itu tidak saya lanjutkan," tegas politisi senior Kaltim tersebut.
Ia mengingatkan pemerintah daerah agar lebih selektif dalam menyusun prioritas pembangunan infrastruktur di masa mendatang. Kajian komprehensif harus menjadi landasan utama agar setiap proyek fisik tidak hanya berakhir menjadi bangunan tanpa fungsi yang membebani keuangan daerah.
"Jangan sampai kita punya cita-cita besar, tapi tidak didukung perencanaan yang baik," pungkasnya. (**)
