Pemkab Berau Lakukan Efisiensi, Proyek Rumah Jabatan Gubernur Jadi Pelajaran
TANJUNG REDEB. Menjadi sorotan media lokal bahkan nasional, proyek rumah jabatan Gubernur Kaltim yang menelan biaya hingga Rp 25 miliar, coba dijadikan acuan Pemkab Berau untuk efisiensi keuangan daerah.
Anggota DPRD Berau, Thamrin, meminta pemerintah daerah belajar dari kasus tersebut agar tidak menghamburkan anggaran untuk renovasi bangunan yang kondisinya masih layak pakai.
Menurutnya, alokasi dana pembangunan gedung dinas maupun rumah jabatan harus dilakukan secara selektif dan berbasis prioritas demi menghindari pemborosan APBD di daerah.
Thamrin mengungkapkan bahwa kesadaran efisiensi ini sudah teruji saat wacana pembangunan gedung dan rumah singgah dewan dibatalkan akibat penolakan masyarakat.
"Kita memang harus antisipasi supaya di daerah kita tidak seperti itu, menghabiskan anggaran yang besar untuk rumah jabatan yang masih layak pakai," tegasnya.
Ia menambahkan bahwa perbaikan hanya boleh dilakukan jika bangunan dalam kondisi darurat atau rusak parah.
"Selama itu masih aman, tidak bocor, masih nyaman, sebaiknya alokasikan untuk yang lebih prioritas," sambungnya.
Ia berharap arah pembangunan tetap konsisten mengacu pada hasil Musrenbang dari tingkat bawah agar tidak keluar dari koridor perencanaan.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menegaskan komitmennya dalam melakukan penghematan anggaran sesuai instruksi pemerintah pusat mengenai efisiensi belanja daerah.
Pemkab Berau telah melakukan rasionalisasi anggaran secara signifikan guna memastikan dana dialokasikan pada program yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Bupati menjelaskan bahwa kebijakan ini menuntut setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih cermat dalam menyusun skala prioritas fisik.
"Kami efisienkan dari APBD sesuai instruksi pusat untuk mendukung program prioritas masyarakat," ungkap Sri Juniarsih.
Ia menekankan bahwa efisiensi adalah keharusan agar daerah tetap mandiri dan fokus pada penguatan sektor unggulan seperti pariwisata serta UMKM.
"Walaupun ada efisiensi, pembangunan yang pro-rakyat dan infrastruktur mendesak tetap menjadi skala prioritas kami," pungkasnya.(**)
